Pro Bono: Gugatan terhadap Setipikat Tanah


Pertanyaan:

“Bagaimana pengaturan-pengaturan dalam hukum agraria bila terjadi gugatan terhadap sertifikat?, terus bagaimana bila terjadi ketidaksesuaian antara peraturan-peraturan hukum agraria dengan hukum adat? Kalau bisa secepatnya ya pak, soalnya sudah banyak saya cari di google sama buku tentang persoalan diatas tapi tidak dapat inti dari permasalahan ini makasih ya”

Jawaban Kami:

Tidak ada pengaturan secara khusus di dalam hukum agraria yang mengatur mengenai gugatan terhadap sertifikat. Secara umum, penyelesaian dalam hal terjadi sengketa yang berkaitan dengan keabsahan sertifikat dapat dilakukan melalui gugatan perdata di Pengadilan Negeri atau melalui gugatan Tata Usaha Negara (“TUN”) di Pengadilan TUN, apabila sengketa tersebut timbul karena diakibatkan oleh Keputusan TUN yang dikeluarkan oleh Pejabat TUN (dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional).

Untuk menjawab pertanyaan selanjutnya mengenai ketidaksesuaian antara peraturan hukum agraria dengan hukum adat, maka dapat dilihat dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (“UUPA”), yang menyebutkan bahwa:

“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.”

Ketentuan diatas memberikan pengakuan terhadap hak ulayat dan hak-hak adat lainnya yang serupa pada masyarakat hukum adat, sepanjang hak tersebut:

1. Masih berlaku dan hidup pada masyarakat hukum adat yang bersangkutan
2. Sesuai dengan kepentingan Negara
3. Tidak bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Dapat disimpulkan bahwa dalam hal terjadi ketidaksesuaian antara peraturan hukum agraria dengan hukum adat (hak ulayat dan/atau hak-hak adat lainnya), maka hukum adat tetap berlaku selama syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Pasal 3 UUPAterpenuhi.


, , ,