Probono: Hasil Putusan Mahkamah Agung (MA) dan Peninjauan Kembali Tentang Perkara Tanah


“Saya berkehendak untuk mengajukan pertanyaan seputar hasil putusan Mahkamah Agung dan kekuatan hukumnya bilamana akan dilanjutkan dengan Peninjauan Kembali. Perkara kepemilikan sebidang tanah di Medan, luas tanah 6 Ha. Hasil Putusan Mahkamah Agung Pihak A sebagai pemilik tanah tersebut dan Pihak B (yang mendirikan bangunan di atas tanah tersebut) telah kalah di pengadilan. Dan atas putusan Mahkamah Agung tersebut bangunan pihak B, yang berdiri di atas tanah Pihak A, telah dieksekusi (diratakan). Saat ini Pihak B sedang mengajukan Peninjauan Kembali. Pertanyaan:

  1. Apakah hasil Putusan Mahkamah Agung bisa dikalahkan putusan Peninjauan Kembali?
  2. Sejauh mana kekuatan Pihak A dalam hal ini, apakah masih ada kemungkinan kalah?”

Jawaban kami:

Pada dasarnya, permohonan peninjauan kembali dalam perkara perdata tidak menangguhkan atau menghentikan apabila terdapatnya eksekusi. Hal ini dikarenakan upaya hukum peninjauan kembali hanya dapat dilakukan terhadap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Hal ini dapat diartikan bahwa upaya peninjauan kembali tersebut dilakukan terhadap putusan yang telah memiliki kekuatan eksekutorial. Bahwa putusan atas permohonan peninjauan kembali dapat berisi:

(i)      mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang kemudian membatalkan putusan yang dimohonkan tersebut, atau;

(ii)     menolak permohonan peninjauan kembali.

Namun, putusan peninjauan kembali yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung adalah bersifat pertama dan terakhir, dimana tidak ada upaya hukum luar biasa lain yang terbuka untuk memeriksa perkara tersebut kembali. Adapun, hal ini mengingat tegaknya kepastian hukum atas perkara tersebut.

Mengenai sejauh mana kekuatan atas permohonan peninjauan kembali mengacu kepada permasalahan yang ada. Permohonan peninjauan kembali oleh pemohon haruslah dilandasi alasan-alasan yang bersifat enumeratif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Mahkamah Agung, yaitu sebagai berikut:

  1. Putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat dari pihak lawan;
  2. Ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
  3. Putusan mengabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut;
  4. Mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
  5. Terdapat putusan yang bertentangan antara satu dengan yang lain;
  6. Dalam putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atas suatu kekeliruan yang nyata.

Sehubungan dengan permasalahan Bapak di atas, maka Bapak dapat menunjuk kuasa hukum yang dapat membantu dan/atau mewakili menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan apabila Bapak berkenan untuk berkonsultasi lebih lanjut dengan kami, maka kami dapat membantu Bapak dalam memberikan jasa hukum kami terkait dengan pengajuan kontra memori peninjauan kembali.

, , , ,