Jika Penambang Pasir dilakukan Tanpa Sosialisasi dengan Warga Setempat Apakah itu Bisa dikatakan illegal?


Pertanyaan:

“Jika penambang pasir dilakukan tanpa sosialisasi dengan warga setempat apakah itu bisa dikatakan illegal? Jika warga keberatan tetapi penambang tetap keras kepala, apa yang harus dilakukan warga?”

Jawaban:

Terima kasih atas pertanyaan anda.

Sehubungan dengan pertanyaan Bapak tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 35 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU Minerba”), maka usaha pertambangan dilaksanakan dengan terlebih dahulu mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (“IUP”), Izin Pertambangan Rakyat (“IPR”) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (“IUPK”). Sehingga, berdasarkan hukum maka penambangan dapat dianggap illegal apabila tidak mempunyai izin penambangan sebagaimana disebut di atas, dan bukanlah karena tidak adanya sosialisasi kepada warga setempat.
Adapun UU Minerba maupun peraturan pelaksanaannya tidak adanya ketentuan yang mewajibkan adanya sosialisasi sebelum kegiatan penambangan dilakukan. Namun, berdasarkan Pasal 145 UU Minerba, masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha penambangan berhak untuk:
a. memperoleh ganti rugi yang layak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
b. dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap kerugian tersebut.
Sehubungan dengan hal tersebut, maka apabila warga tersebut terkena dampak negatif dari kegiatan penambangan tersebut, maka berhak untuk mendapatkan ganti kerugian dan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan atas kerugian akibat kegiatan penambangan pasir

, , , , , , ,