Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (PP 40/1996)

Pertanyaan :

"Didesa saya terdapat PTPN, dan masa HGU akan habis 2019.

Yang mau saya tanyakan apakah HGU ini sangat berkaitannya dengan kepala desa setempat atau dengan masyarakatnya yang akan mengijinkan perpanjangan HGU tersebut.

Selaku masyarakat kami tidak pernah adanya pembagian 20% hasil dari lahan sawit yang ditanam di areal desa kami seluas 1.500 ha.

Didalam peraturan mentri perkebunan sudah jelas bawasannya perusahaan atau PT yang memanfatkan tanah desa harus memberikan 20 % hasil atau lahan yang dikelolah oleh perusahaan/ PT. Pertanyaan saya apakah BUMN seperti PTPN harus memberi kan penghasilan 20% jg kedesa atau tanah/plasma wajib diberikan kedesa..mohon petunjuknya bpk/ibu yg baik hati.demi kesejahteraan desa kami yang tidak pernah merasakan hasil dari 20% dan fidak koperatifnya terhadap pekerja masyarakat sekitar, karena pekerja yg ada di PTPN skrg ada hampir 90% pekerja dari medan..."

(19 Juni 2016)

Jawaban kami :

Terima kasih atas surel Anda. Menindaklanjuti atas pertanyaan sebelumnya, adapun dapat kami jelaskan sebagai berikut:
Dapat kami informasikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah ("PP 40/1996"), bahwa syarat perpanjangan/pembaharuan HGU yaitu:
  1. tanahnya masih diusahakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat dan tujuan pemberian hak tersebut;
  2. syarat-syarat pemberian hak tersebut dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak; dan
  3. pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak.
Yang mana, meskipun tidak secara eksplisit diatur mengenai syarat bahwa pemegang HGU wajib melaksanakan bagi hasil minimal 20% (dua puluh perseratus) pada masyarakat setempat areal lahan HGU dalam pemberian perpanjangan/pembaharuan HGU, namun melihat esensi dari pemberian perpanjangan/pembaharuan HGU terhadap perusahaan perkebunan yaitu untuk usaha perkebunan, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 PP 40/1996 bahwa pemegang HGU wajib melaksanakan usaha pertanian, perkebunan, perikanan dan/atau peternakan sesuai peruntukan dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian haknya, sehingga adanya keterkaitan syarat pemberian perpanjangan/pembaharuan HGU dengan kewajiban dari pemegang HGU (perusahaan perkebunan) sebagai pelaksana dari usaha perkebunan itu. Dengan demikian, Kantor Pertanahan dalam memberikan perpanjangan/pembaharuan HGU kepada perusahaan perkebunan seharusnya Kantor Pertanahan mengkaji terlebih dahulu apakah perusahaan perkebunan tersebut sudah memenuhi persyaratan dan kewajiban sebagai pemegang HGU secara menyeluruh.
Adapun, lebih lanjut ketentuan mengenai bagi hasil untuk masyarakat setempat diatur secara tegas dalam hal kepemilikan Izin Usaha Perkebunan ("IUP"), hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan ("UU Perkebunan") yaitu perusahaan perkebunan yang memiliki IUP atau IUP untuk budi daya wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% (dua puluh perseratus) dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaanperkebunan. Fasilitas pembangunan kebun masyarakat dapat dilakukan melalui pola kredit, bagi hasil, atau bentuk pendanaan lain yang disepakati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang mana kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun tersebut harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak HGU diberikan, selanjutnya apabila perusahaan perkebunan melanggar ketentuan tersebut, perusahaan perkebunan dikenakan sanksi administratif berupa denda, pemberhentian sementara dari kegiatan usaha perkebunan dan/atau, pencabutan IUP, hal ini sesuai dengan Pasal 60 UU Perkebunan.
 

Demikian yang dapat kami sampaikan.

Comments are closed.