Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah

Pertanyaan :

"Apa hgu akan terbit apa bilah di lahan yg di mohon hgu nya masi ada warga ber mungkin"

(9 May 2016)

Jawaban kami :

Menindaklanjuti atas pertanyaan sebelumnya, adapun dapat kami jelaskan sebagai berikut:

Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1994 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah tidak mengatur secara tegas mengenai ketentuan bahwa lahan yang dimohonkan HGU harus tidak ada warga bermukim.

Lebih lanjut, dapat kami informasikan syarat permohonan HGU sesuai dengan Pasal 18 dan 19 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, sebagai berikut:

  1. Permohonan Hak Guna Usaha diajukan secara tertulis.
  2. Permohonan Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud oada ayat (1) memuat:
    • Keterangan mengenai pemohon:
      • Apabila perorangan: nama, umur, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjannya;
      • Apabila badan hukum: nama badan hukum, tempat kedudukan, akta atau peraturan pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    • Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan data fisik:
      • Dasar penguasaanya, dapat berupa akta pelepasan kawasan hutan, akta pelepasan bekas tanah milik adat dan surat bukti perolehan tanah lainnya;
      • Letak, batas-batas dan luasnya (jika sudah ada surat ukur sebukan tanggal dan nomornya);
      • Jenis usaha (pertanian, perikanan atau peternakan).
  3. Lain-lain:
    • Keterangan mengenai jumlah bidang, luas, dan status tanah-tanah yang dimiliki, termasuk bidang tanah yang dimohon;
    • Keterangan lain yang dianggap perlu.

Permohonan HGU dilampiri dengan:

  1. Foto copy identitas permohonan atau akta pendirian perusahaan yang telah memperoleh pengesahan dan telah didaftarkan sebagai badan hukum;
  2. Rencana pengusahaan tanah jangka pendek dan jangka panjang;
  3. Izin lokasi atau surat izin penunjukan penggunaan tanah atau surat izin pencadangan tanah sesuai dengan Rencana tata ruang Wilayah;
  4. Bukti pemilikan dan atau bukti perolehan tanah berupa pelepasan kawasan hutan dari instansi yang berwenang, akta pelepasan bekas tanah milik adat atau surat-surat bukti perolehan tanah lainnya;
  5. Persetujuan penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) atau Penanaman Modal Asing (PMA) atau surat persetujuan dari Presiden bagi Penanaman Modal Asing tertentu atau surat persetujuan prinsip dari Departemen Teknis bagi non Penanaman Modal Dalam Negeri atau Penanaman Modal Asing;
  6. Surat ukur apabila ada.

Sehingga, apabila syarat permohonan HGU terpenuhi dengan benar, HGU dapat diberikan.

Comments are closed.