Permasalahan KPR di Bank

Pertanyaan:
Salam hormat bapak/ibu leks & co lawyers
Sebelumnya sya ingin sedikit bercerita tentang permasalahan saya. Awalnya sya mencicil KPR di salah satu Bank. setiap bulan saya msh membayar hingga akhirnya saya meminta untuk diajukan lelang rumah karena keinginan saya sendiri. setelah pengajuan tersebut sya & istri diminta untuk ttd dan cap jari dibagian loan bank bumn trsbt yg kemudian didokumentasikan oleh pihak bank trsbt. beberapa minggu kemudian sya mendapat kabar dari Bank tersebut jika sudah ada pemenang lelang. setelah sya datang ke bank tersebut ternyata bukan dilelang tp di ambil alih oleh peminat lain. kemudian saya meminta FC akte jual beli yang dilakukan oleh peminat tersebut. yang jadi pertanyaan saya adalah :
1. Apakah ttd saya dan istri yg diminta oleh pihak bank merupakan kuasa untuk pihak bank dalam melakukan perbuatan pembuatan akte jual beli tersebut..???
2. Dalam akte tersebut tertulis saya dan istri dihadapan notaris tersebut hadir. padahal tidak sama sekali. tahu pun tidak. apakah bisa seperti itu..???
3. Dalam akte tersebut menyatakan bahwa saya menyetujui atas nominal dari jumlah tertentu. padahal tidak ada negosiasi sama sekali meskipun dengan pihak bank. Apakah dibenarkan seperti itu..???
4. Apakah dalam melakukan jual beli tersebut sya sebagai pihak pertama yang tidak dilibatkan dalam prosesnya dapat menggugat. jika iya pihak mana yang saya gugat…???
Demikian permasalahan yang saya hadapi. terima kasih banyak atas jawabannya.

Jawaban:
Terima kasih atas surel Anda. Menindaklanjuti atas surel Anda, adapun dapat kami jelaskan sebagai berikut:

  1. Sehubungan dengan informasi yang Anda berikan, kami tidak mengetahui dokumen (surat) yang Anda maksud, sehingga kami tidak mengetahui isi material dari surat tersebut.
  2. Selanjutnya, dalam Pasal 101 ayat 1 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana perubahannya pada Peraturan Kepala BPN RI Nomor 8 Tahun 2012, diatur bahwa pembuatan akta PPAT harus dihadiri oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan atau orang yang dikuasakan olehnya dengan surat kuasa tertulis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, dalam pembuatan Akta Jual Beli ("AJB") para pihak harus hadir atau apabila bank mewakili Anda , maka hal tersebut harus dengan surat kuasa. Lebih lanjut, dalam Pasal 22 PP No. 37 Tahun 1998 sebagaimana perubahannya pada PP No. 24 Tahun 2016 tentang PPAT diatur bahwa akta PPAT harus dibacakan/dijelaskan isinya kepada para pihak dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi sebelum ditandatangani seketika itu juga oleh para pihak, saksi-saksi dan PPAT.
  3. Pada dasarnya penjualan atas obyek rumah tersebut yang melekat Hak Tanggungan ("HT") dapat dilakukan dengan pelelangan umum atau penjualan di bawah tangan yang disepakati oleh para pihak, yang mana tujuannya adalah pelunasan dari kewajiban pembayaran yang seharusnya dipenuhi oleh Anda.
  4. Adapun, mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan, Anda dapat melihat kembali ketentuan mengenai penyelesaian sengketa yang ada pada perjanjian kredit Anda dengan bank.
    Oleh karena itu, pada prinsipnya untuk mengetahui apakah bank merupakan pihak yang dapat mewakili dalam proses AJB dan kewenangan masing-masing pihak, Anda dapat memperhatikan kembali surat yang Anda dan bank tandatangani tersebut dan perjanjian pemberian Kredit Pemilikan Rumah semula antara Anda dengan bank. Karena sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan (bank) pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum tanpa memerlukan persetujuan lagi dari pemberi Hak Tanggungan serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.

Comments are closed.