Penyelesaian Pembagian Harta Pailit Kreditor dalam Kepailitan

Pertanyaan:

"Selamat siang. Saya ingin bertanya perihal Hukum Kepailitan. Yang kita ketahui ada beberapa macam golongan kreditor dalam hukum kepailitan, ada yang mendapatkan hak istimewa dan ada yang tidak, dan hak - hak mereka berbeda pula, jelas bahwa kreditor yang memiliki hak istimewa adalah kreditor yang diprioritaskan dalam mendapatkan sisa harta pailit. Di sini saya ingin bertanya beberapa poin, diantaranya:

1. Bagaimana penyelesaian pembagian sisa harta pailit kreditor konkuren berdasarkan Undang - undang dan praktek nya dalam Pengadilan Niaga

2. Apakah pemberesan harta pailit kepada kreditor konkuren berbeda jelas dengan pemberesan harta pailit kepada kreditor yang memiliki hak istimewa (kreditor separatis dan kreditor preferen), bagaimana perbedannya itu

3. Siapa yang berwenang melakukan pemberesan harta pailit?

Terimakasih"

 

Jawaban Kami:

1. Berikut kami kutip ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”), sebagai berikut:

Pasal 1131 KUHPER
Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu.

Pasal 1132 KUHPER
Barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya hasil penjualan
barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang

Oleh karena itu dapat disimpulkan dalam praktek pengadilan niaga, penyelesaian pembagian sisa harta kreditor konkuren harus berbagi dengan kreditor lainnya secara proporsional dari hasil penjualan debitor yang tidak dibebani dengan hak jaminan. Pada prakteknya, sering ditemukan bahwa kreditor konkuren mendapatkan posisi terakhir dari pembagian budel pailit.

2. Kreditor separatis adalah kreditor pemegang jaminan hak kebendaan, sedangkan kreditor preferen adalah kreditor yang mempunyai hak mendahului karena sifat piutangnya oleh undang-undang diberi kedudukan istimewa. Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU Kepailitan-PKPU”), kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Oleh karena itu pemberesan harta pailit antara kreditor konkuren dan pemberesan pailit kreditor separatis dan kreditor preferen itu berbeda.
Pembagian hasil penjualan harta pailit, dilakukan berdasarkan urutan prioritas di mana kreditor yang kedudukannnya lebih tinggi mendapatkan pembagian lebih dahulu dari kreditor lain yang kedudukannya lebih rendah, dan antara kreditur yang memiliki tingkatan yang sama memperoleh pembayaran dengan asas prorata.

3. Pemberesan harta debitor pailit dilakukan oleh kurator. Berdasarkan Pasal 1 angka (5) UU Kepailitan-PKPU, pengertian kurator adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan undang-undang ini. Kemudian, berdasarkan Pasal 16 UU Kepailitan-PKPU, kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.

Comments are closed.