Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu (PKWT)

Pertanyaan :

"saya mau bertanya tentang Pemutusan kerja tanpa adanya pemberitahuan Dan pesangon.

Selamat siang,

Terima kasih atas email anda. dibawah Ini adalah kronologis Nya

saya ingin bertanya, saya baru Di phk oleh perusahaan tempat saya bekerja setelah bekerja selama 2 thn Di awal juni ini (PMA), karena Alasan atasan saya perusahaan akan di tutup. kontrak kerja saya berakhir Di bulan maret, sewaktu saya Tanya tentang perpanjangan kontrak, manager saya hanya bilang, "karyawan yang lain juga belum Di perpanjang". Dan putusan phk tersebut tanpa Ada pemberitahuan 1 bulan sebelumnya, dengan kata lain, saya Dan semua rekan kerja saya Di phk Dan Di nonaktifkan pada hari yang sama. kami hanya mendapatkan upah 8 hari kerja tanpa Ada pesangon. Dan pada saat pemberitahuan Pemutusan kerja, saya juga Di tawarkan untuk bekerja Di perusahaan atasan saya yang baru yang akan Di mulai pertengahan Agustus.

yang ingin saya tanyakan :

  1. apakah bisa saya Dan rekan kerja saya menuntut perusahaan tersebut?
  2. kemana saya harus melaporkan Hal seperti Ini?"

(24 Juni 2016)

Jawaban kami :

Terima kasih atas surel Anda. Menindaklanjuti atas pertanyaan tersebut, adapun dapat kami jelaskan sebagai berikut:

  1. Mengingat bahwa hubungan kerja antara Ibu dengan pemberi kerja adalah berdasarkan Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu (“PKWT”) dengan adanya jangka waktu tertentu, dapat diinformasikan sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”), maka apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam PKWT, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena:
    • pekerja meninggal dunia;
    • berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;
    • adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian;
    • perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
    • adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja (keadaan atau kejadian tertentu seperti bencana alam, kerusuhan sosial, atau gangguan keamanan), maka pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.
  2. Lebih lanjut, bahwa PKWT yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu paling lama 1 tahun, yang mana pengusaha bila bermaksud memperpanjang PKWT tersebut, paling lama 7 hari sebelum PKWT berakhir telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat 4 dan 5 UU Ketenagakerjaan, dan apabila perusahaan tidak memberikan pemberitahuan secara tertulis namun tetap mempekerjakan pekerja tersebut, maka demi hukum hubungan kerja menjadi Perjanjian Kerja untuk Waktu Tidak Tertentu (“PKWTT”). Sehingga kami berpendapat dari informasi yang Ibu berikan, bahwa sejak berakhirnya jangka waktu PKWT tersebut dan tidak ada pemberitahuan secara tertulis dari pemberi kerja untuk memperpanjang PKWT tersebut, maka demi hukum hubungan kerja antara Ibu dengan pemberi kerja menjadi PKWTT. Selanjutnya, apabila saat ini pemberi kerja melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (“PHK”) kepada Ibu dengan alasan perusahaan tutup, sebagaimana diatur dalam Pasal 164 UU Ketenagakerjaan, bahwa pengusaha yang melakukan PHK terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 tahun atau keadaan memaksa (force majeur), dengan demikian Ibu berhak atas uang pesangon sebesar 1 bulan upah dan uang penggantian hak, dan/atau apabila pengusaha melakukan PHK terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup secara permanen yang disebabkan bukan karena mengalami kerugian 2 tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukan efisiensi, dengan demikian Ibu berhak atas uang pesangon sebesar 2 bulan upah dan uang penggantian hak.
  3. Adapun dapat diinformasikan, apabila Ibu tidak dapat menerima atas PHK tersebut, Ibu dapat mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam waktu paling lama 1 tahun sejak tanggal dilakukan PHK, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 171 UU Ketenagakerjaan, bahwa pekerja/buruh yang mengalami PHK tanpa adanya penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berwenang dan pekerja/buruh yang bersangkutan tidak dapat menerima PHK tersebut, maka pekerja/buruh dapat mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal dilakukan PHK.

Comments are closed.