Bidang Tanah Prona (Proyek Operasi Nasional Agraria)

Pertanyaan:
pak ijin bertanya....apakah prona gratis juga boleh diperuntukkan utk bangunan milik pemerintah umpamanya kantor bupati?
trus sampai dimana tanggung jwab lurah apabila ada sengketa lahan milik pemerintah yg telah terbit sertifikat ....

Jawaban:

Terima kasih atas surel Anda. Menindaklanjuti atas surel sebelumnya, adapun dapat kami jelaskan sebagai berikut:

Sebagaimana diatur pada Pasal 2 ayat 2 Perka BPN No. 4 Tahun 2015 diatur bahwa sasaran Prona adalah bidang tanah yang belum bersertifikat yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh perorangan atau badan hukum/lembaga sosial dan keagamaan, yang mana tanah tersebut dapat berupa tanah non pertanian, tanah pertanian, tanah perkebunan, dan tanah milik badan hukum/lembaga sosial dan keagamaan.

Lebih lanjut, mengenai tanggung jawab lurah apabila terdapat sengketa tanah, maka tanggung jawab lurah ialah sesuai dengan kewajiban lurah dalam perbuatan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Demikian yang dapat kami sampaikan.

Comments are closed.