Pengaturan Hak atas Tanah

Pertanyaan :

"Selamat Siang Bapak/Ibu Lawyer

saya mau bertanya,  mengenai Hak milik diatas hak Pengelolaan apakah betul tidak bisa dibebani hak Tanggungan.

Karena bangunan rumah saya (hak milik) ada di Tanah perumnas yang didirikan diatas Tanah hak pengelolaan, suatu bank menolak memberikan pinjaman dengan jaminan sertifikat rumah tsb, dengan alas an diatas Tanah hak pengelolaan.

apa benar demikian, Tanah dan Bungan tersebut statusnya bersertifikat hak milik,

upaya apa yang dapat saya lakukan untuk mematahkan pendapat bank tsb untuk dapat menerima jaminan saya tersebut.

atas bantuannya terima kasih banyak"

(15 Juni 2016)

Jawaban kami :

Terima kasih atas surel Anda, menindaklanjuti atas pertanyaan sebelumnya, adapun dapat kami jelaskan sebagai berikut:

Anda dapat memastikan kembali pada sertifikat tanah yang Anda miliki, bagaimana status hak atas tanah tersebut, yang mana dapat kami informasikan sepanjang sepengetahuan kami bahwa pengaturan hak atas tanah berupa Hak Milik ("HM") di atas Hak Pengelolaan ("HPL") pernah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1977 tentang Tata Cara Permohonan dan Penyelesaian Pemberian Hak Atas Bagian-Bagian Tanah Hak Pengelolaan Serta Pendaftarannya, namun sekarang sudah dicabut dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, yang mana Peraturan Perundang-undangan yang mengatur lebih lanjut mengenai HM di atas HPL belum diterbitkan kembali.

Sehingga, HM di atas HPL yang dapat dijaminkan dengan Hak Tanggungan ("HT") belum ada pengaturannya secara tegas. Mengingat HM merupakan hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dan HM dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani HT, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 20 dan Pasal 25 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Lebih lanjut, kami menilai bahwa HM di atas HPL dapat dianalogikan dengan pengaturan Hak Guna Bangunan ("HGB")/Hak Pakai ("HP") di atas HPL, sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, bahwa HGB/HP di atas HPL dapat dibebankan dengan HT setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari pemegang HPL.

Demikian yang dapat kami sampaikan.

Comments are closed.