Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB)

Pertanyaan :

"Saya sudah membaca artikel dengan judul Peralihan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartemen dengan link :  http://www.hukumproperti.com/2013/06/04/peralihan-perjanjian-pengikatan-jual-beli-apartemen/

Ada yang ingin saya tanyakan, bila pihak penjual dalam hal ini developer sudah menyerahkan surat persetujuan terkait peralihan PPJB ini ke pihak ketiga, langkah selanjutnya bagaimana?
Untuk proses jual beli ini bisa langsung diproses oleh kedua belah pihak saja dengan surat perjanjian jual beli beserta penyetoran pph. Atau tetap butuh jasa notaris untuk penyelesaian proses jual beli apartemen tersebut?
Untuk selanjutnya saat pihak developer menyerahkan sertifikat HGB atau SHM atas apartemen tersebut, sudah atas nama pihak ketiga atau masih atas nama saya sebagai pemilik apartemen yang menjual apartemen tersebut kepada pihak ketiga? Sehingga harus dibalik nama lagi dan membutuhkan biaya. 
Demikian pertanyaan saya, atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih."

(18 May 2016)

Jawaban kami :

Terima kasih atas surel Bapak, menindaklanjuti atas pertanyaan tersebut adapun dapat kami jelaskan sebagai berikut:

 

Pada dasarnya, pengalihan hak dan kewajiban atas apartemen yang Bapak miliki kepada pihak ketiga dengan cara mengalihkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (“PPJB”) antara Bapak dengan pihak pengembang ("Developer") terkait apartemen tersebut dapat dilakukan dengan cara membuat perjanjian antara Bapak dengan pihak pihak ketiga (Perjanjian Pengalihan Hak). Oleh karena sebelumnya Bapak telah menandatangani PPJB dengan Developer, maka sebelum Bapak mengalihkan PPJB dengan pihak ketiga, Bapak perlu mematuhi persyaratan dan ketentuan pengalihan PPJB yang diatur dalam PPJB yang telah Bapak tanda tangani tersebut. Dengan beralihnya hak dan kewajiban Bapak kepada pihak ketiga, maka pihak ketiga sebagai pembeli baru akan menggantikan posisi Bapak pada saat melakukan Akta Jual Beli (“AJB”).

 

Lebih lanjut dapat diinformasikan untuk AJB, hal tersebut tetap melibatkan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang mana sebelum ditandatanganinya AJB tiap pihak wajib menangung pajaknya masing-masing.

 

Comments are closed.