Surat Penunjukan Tanah (SPT)

Pertanyaan :

"sy mau bertanya..sy ada rumah peninggalan orang tua laki2 saya,tapi surat ny bukan surat HGB atau pun Sertifikat, melainkan Surat Penunjukan Tanah, dan ada 20 rumah lain nya (1 blok) yg surat nya sama seperti sya, Aneh nya 1 blok rumah ini Tergabung dalam lingkaran Puskesmas,Ada notaris pernah mencoba membantu,kata nya sulit dan rumit, jadi ada 1 sertifikat Inti nya harus di pecah, baru kami bisa bkin sertifikat masing2. Bagaimana jalan keluar nya ya Pak. ? Trima kasih"

(28 Juni 2016)

Jawaban kami :

Sebelumnya kami berasumsi, bahwa Surat Penunjukan Tanah ("SPT") yang dimaksud adalah surat penunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf (j) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Apabila SPT itu sudah atas nama orang tua Anda, maka para ahli waris yang sah dapat langsung melakukan pendaftaran tanah untuk pertama kali ke Kantor Pertanahan. Namun, apabila SPT pada blok perumahan Anda masih atas nama pemilik lama maka SPT tersebut perlu untuk dialihkan kepada masing-masing pemilik rumah, dan kemudian baru dilakukan pendaftaran untuk pertama kali. Sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Dasar Agraria, pendaftaran tanah bertujuan untuk menjamin kepastian hukum.

Adapun, dapat diinformasikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan pada Lampiran II Bagian I No. 2 huruf a.1, untuk pengajuan pendaftaran tanah pertama kali berupa sertifikat hak milik ke Kantor Pertanahan, Anda perlu melampirkan dokumen berupa:

  1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup;
  2. Surat Kuasa apabila dikuasakan;
  3. Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket;
  4. Asli Bukti perolehan tanah/Alas Hak;
  5. Asli Surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah (Rumah Gol III) atau rumah yang dibeli dari pemerintah;
  6. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak);
  7. Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan.

Demikian yang dapat kami sampaikan.

Comments are closed.