Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak

Pertanyaan:

“mohon advice, saya baru saya mengalami kasus dgn perusahaan dimana saya telah bekerja selama 13 thn, tgl 31 des 2013 lalu tiba2 saya di berikan SP3 tanpa terlebih dahulu diberikan peringatan, SP1, dan SP2, dan alasan2 yg di pergunakan dlm SP3 tersebut agak kurang masuk akal dan tidak ada bukti konkrit. Salah satu pasal dlm SP3 tersebut menyebutkan karena saya melakukan kesalahan2 yg disebutkan tersebut maka saya dikualifikasikan sbg karyawan yang mengundurkan diri. agak seperti dipaksakan sekali, karena jika mengacu pada pasal aturan perusahaan (pasal 48 yg bunyinya: "pekerja yang mangkir 5(lima) hari kerja berturut-turut dan telah di panggil 2 (dua) kali secara patut dan tertulis tanpa didukung oleh bukti-bukti yang sah dikualifikasikan mengundurkan diri") maka tidak ada satu syarat pun sesuai dgn pasal tersbut yang dapat menkualifikasikan saya sbg pelanggar, tidak ada 5 hari berturut2 saya mangkir dan tidak pernah sekalipun saya dipanggil karena masalah ini. Dlm SP3 tersebut ada pasal yang menyebutkan bahwa SP3 ini berlaku hingga 29 september 2014. tetapi anehnya tgl 2 januari 2014, saya di informasikan bahwa itu adalaj hari terakhhir saya karena dianggap mengundurkan diri. hanya 2 hari setelah saya diberikan SP3 tsb. jadi saya merasa perusahaan sgt memaksakan pengunduran diri saya karena dgn begini perusahaan tdk perlu memberikan pesangon yg besar, sedangkan jika melakukan PHK maka pesangonnya akan sangat besar mengingagt gaji saya cukup tinggi. bahkan surat pengunduran diri perusahaan sdh membuatnya dan memaksa saya utk menandatangganinya. yang saya ingin tanyakan, apakah hal diatas ini bisa menjadi kasus hukum yang dapat saya perkarakan terhadap perusahaan? jika benar apakah saya bisa mendapatkan bantuan hukum? karena jika hal ini seharusnya menjadi PHK sepihak maka peusahaan hrs membayar saya senilai lebih dari 500jt rupiah.”

Jawaban Kami:

Dalam memberikan jawaban ini kami berasumsi bahwa Anda tidak menandatangani suatu surat pengunduran diri kepada perusahaan. Pada dasarnya Pasal 48 Peraturan Perusahaan sebagaimana yang Anda kutip diatur juga di dalam Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”). Pasal 168 ayat (1) UU Ketenagakerjaan mengatur bahwa pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri. Namun, perlu diperhatikan bahwa terhadap pemutusan hubungan kerja karena alasan tersebut, maka pekerja/buruh berhak menerima uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) UU Ketenagakerjaan dan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Selain itu, perlu juga diperhatikan prinsip yang diatur di dalam UU Ketenagakerjaan, dimana pengusaha dan pekerja/buruh harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja. Namun, dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dengan pekerja/buruh. Dalam hal perundingan tidak menghasilkan suatu persetujuan, maka pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Permasalahan Anda dapat dikategorikan sebagai suatu perselisihan pemutusan hubungan kerja. Untuk itu, apabila Anda ingin menempuh proses hukum, maka Anda dapat melakukan perundingan bipartit dengan perusahaan. Apabila perundingan bipartit tersebut gagal, maka Anda dapat menempuh perundingan tripartit. Jika perundingan tripartite tersebut tidak mencapai suatu kesepakatan, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial.

Comments are closed.